Polkam, Sulawesi Utara // mediatni-polri.id / Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang memimpin rapat koordinasi membahas penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina, khususnya di Pulau Marore dan Pulau Miangas. Ditekankan bahwa Pembangunan Kawasan Perbatasan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terkoordinasi antar terkoordinasi secara Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah.
Asisten Deputi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto Rudi Haryanto menegaskan penyelesaian pembangunan BCS di Pulau Marore dan Miangas memerlukan pendekatan terkoordinasi antar lintas sektor guna memastikan pemberlanjutan fungsi layanan lintas batas.
“Permasalahan utama berupa keterbatasan sarana pendukung seperti air dan internet, serta terkendalanya dokumen PBG dan SLF menunjukan bahwa kesiapan infrastruktur fisik belum sejalan dengan dukungan lintas sektor yang konsisten. Pengoperasian BCS akan menjadi simbol kehadiran negara yang nyata sebagai garda terdepan kedaulatan nasional,” kata Rudy Haryanto di Sulawesi Utara, Sabtu (14/6/2025).
Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala BPPW Provinsi Sulut, Oscar R.H. Siagian, ST menjelaskan, Pekerjaan Border Crossing Station (BSC) di Pulau Miangas dan Pulau Marore yang kontraknya di tandatangani pada Agustus 2023 baru dapat diselesaikan pada Februari 2025 dikarenakan terdapat kendala teknis, secara fisik telah selesai di rekonstruksi dan berada dalam pemeliharaan sampai dengan bulan Agustus 2026.
Oscar juga menjelaskan kerusakan bangunan BCS di Pulau Marore didapat tingkat kerusakan massa bangunan/ruangan sebesar 46,15% dan termasuk dalam kategori rusak berat, sedangkan kerusakan BCS Pulau Miangas didapat tingkat kerusakan massa bangunan/ruangan sebesar 74,45% dan termasuk dalam kategori rusak berat.
Selanjutnya, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Henry R.W Kaitjily menyampaikan Pulau Miangas dan Marore yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikannya kawasan ini strategis secara geopolitis, menjadi gerbang kawasan Asia Pasifik tetapi juga mengakibatkan tingginya kegiatan illegal (illegal fishing, penyelundupan dan jalur terorisme). Untuk itu diperlukan penguatan institusi CIQS (Custom, imigration, Quarantine and Security TNI dan Polri), serta pengawasan laut pesisir pulau berbasis masyarakat lokal (peran aktif masyarakat).
Sebelumnya, pada tanggal 11 Juni 2025 dilakukan Rapat koordinasi Sinkronisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Rapat ini merupakan bagian dari tindak lanjut Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam pada 20 Mei 2025, sekaligus bagian dari upaya implementasi kebijakan nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkai, S.H.,M.H menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim pusat di “Bumi Nyiur Melambai”. Ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi dalam menyelaraskan revisi RTRW 2025–2044 dengan arah kebijakan pertahanan nasional. Ia menyampaikan bahwa proses revisi RTRW Sulut telah melalui sejumlah tahapan penting sejak 2018, termasuk FGD sektoral, pra lintas sektor, hingga validasi dokumen KLHS.
Kehadiran langsung jajaran Kemenko Polkam bersama Kementerian/Lembaga pusat dalam rapat ini menjadi representasi kuat bahwa negara hadir dalam membangun kedaulatan tidak hanya di batas terluar, tetapi juga melalui perencanaan ruang yang terintegrasi dan berbasis kepentingan nasional. Dengan komitmen bersama, pemerintah optimistis bahwa integrasi tata ruang dan pertahanan di Sulut dapat menjadi model harmonisasi nasional menuju sistem pertahanan yang adaptif, terstruktur, dan berdaya saing global.
